Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto : Oji/Man

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan, kinerja investasi Indonesia masih meningkat meski di tengah pandemi. Peningkatan ini ditopang dari penanaman modal domestik. Realisasi Investasi sampai dengan September 2020 naik 1,7 persen dengan total sebesar Rp 611,6 triliun (74,8 persen dari target) dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 861,6 ribu orang dibandingkan 2019.

Meski demikian, lanjut Azis, kerja pemerintah di pundak para menteri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih perlu digenjot di sisa kuartal IV 2020 ini untuk mencapai target investasi 2020 sebesar Rp 817,2 triliun untuk bertumbuh dan berkelanjutan.

"Kondisi politik, sosial dan ekonomi, cukup kondusif dan turut memberikan andil mendukung iklim investasi sekalipun ada agenda nasional, Pilkada serentak 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 ini,” kata Azis di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Ia mendukung langkah-langkah tegas kebijakan yang diambil pemerintah untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah pada tahun 2045 dan menjadi negara ekonomi maju dengan reformasi birokrasi dan prioritas transformasi ekonomi menjadi inovatif, profesional penuh, dan tanggap serta menjadi bagian dari Revolusi Industri 4.0.

Azis menyampaikan, berkarya di tengah Pandemi Covid-19 telah memberikan momentum pemulihan dan transformasi, menyerap aspirasi melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang menjawab tantangan perekonomian berupa peningkatan investasi dan perdagangan, simplifikasi/harmonisasi regulasi dan perizinan, daya saing di pasar global, penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru sekaligus memulihkan perekonomian pasca pandemi dan kesejahteraan. 

"Kita harus apresiasi upaya penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja melalui konsultasi publik peraturan pelaksanaan terdiri dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 4 Rancangan Peraturan Presiden. Dimana bisa diakses secara publik di www.uu-ciptakerja.go.id, yang menyasar organisasi pekerja, asosiasi usaha, pelaku usaha koperasi-UMKM, akademisi dan perguruan tinggi, Pemda, intansi vertikal yang ada di daerah, perbankan dan jasa keuangan non-bank, media dan organisasi kemasyarakatan,” pungkasnya. (es)